Aceh Selatan,-Proyek pembangunan yang seharusnya menjadi harapan bagi kemajuan masyarakat Aceh Selatan, justru kini menjadi sorotan tajam. Minggu. (17/11/2024),
Dugaan kuat mengemuka bahwa sejumlah proyek yang dikerjakan oleh para kontraktor atau rekanan setempat, diduga dilakukan dengan kualitas yang sangat buruk dan terburu-buru. Banyak pihak menilai proyek-proyek tersebut seakan lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, ketimbang memberikan manfaat nyata bagi warga.
Pembangunan yang semestinya menjadi motor penggerak perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru menyisakan kekecewaan. Meski Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan berkomitmen untuk memajukan daerah ini, fakta di lapangan menunjukkan kenyataan yang berbeda. Banyak proyek yang digarap secara asal-asalan tanpa memperhatikan standar kualitas dan ketahanan bangunan. Praktik seperti ini, menurut sejumlah pihak, lebih mengutamakan kepuasan pihak tertentu ketimbang hasil yang dapat bertahan lama dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Salah satu contoh yang kini menjadi sorotan adalah proyek pembangunan saluran drainase di Desa Air Pinang, Kecamatan Tapaktuan. Proyek yang dikerjakan sejak 16 Agustus 2024 ini, dengan nilai kontrak Rp 185.850.000,-, dikerjakan oleh CV. Wendi Pratama. Namun, proyek yang seharusnya menjadi solusi untuk mengatasi masalah drainase di wilayah tersebut, terindikasi dikerjakan tanpa memerhatikan kualitas konstruksi yang memadai.
Berdasarkan pengamatan, banyak pihak yang meragukan apakah proyek ini akan bertahan lama atau justru menjadi beban baru bagi masyarakat. “Kami khawatir hasilnya tidak sesuai harapan, dan justru akan menambah masalah. Pemerintah harus turun tangan segera,” ujar Masjon, warga Desa Air Pinang yang merasa kecewa dengan kondisi tersebut.
Warga dan tokoh masyarakat setempat semakin cemas mengingat banyaknya proyek serupa yang diduga dikerjakan dengan cara yang sama—asal jadi dan tanpa memperhatikan standar teknis. Keadaan ini jelas merugikan keuangan negara dan mengancam keberlanjutan pembangunan daerah. Masyarakat Aceh Selatan berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas, bukan proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Melihat kondisi ini, Masjon dan beberapa tokoh masyarakat lainnya mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang tengah berjalan. Mereka meminta agar transparansi dan akuntabilitas dijaga, serta sanksi tegas diberikan kepada kontraktor yang tidak memenuhi kewajibannya.
“Pemerintah harus tegas dalam mengawasi setiap tahapan pembangunan dan memastikan proyek yang dikerjakan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tegasnya.
Aceh Selatan, sebagai daerah yang tengah berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, berhak mendapatkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan. Tidak ada tempat bagi proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak, sementara masyarakat harus menanggung kerugian dan kekecewaan. Pemerintah daerah harus bertindak cepat, agar pembangunan yang ada benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.(R)
